reformasi intelijen - An Overview

reformasi intelijen - An Overview

Blog Article

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Tujuan penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Selain itu untuk menganalisa keadaan perekonomian Indonesia di era reformasi

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah era reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.

Meskipun istilahnya berbeda, esensi dari Intelijen dan Telik Sandi memiliki kesamaan, yaitu dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi dengan tujuan yang berkaitan dengan keamanan dan pemahaman situasi.

This text describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture through the post-independence revolution of 1945 to your authoritarian state intelligence beneath the New Get regime soon after 1965, also to the era of intelligence reform once the 1998 reformation motion. Just lately, the challenges for Indonesian klik disini intelligence establishments have shifted from the necessity for legislation and political guidelines to the need for just a democratic intelligence posture and the ability to experience rising stability threats.

In 1950-1958, navy intelligence even now dominated the operational routines from the intelligence services, Regardless that they weren't directed to confront a certain exterior risk. This politicization method began in early 1952 once the Chief of Personnel on the Armed Forces TB Simatupang shaped BISAP being an intelligence company to help his Workplace and the Defense Ministry. However, resulting from its structural marginal situation and confined methods and funds, BISAP couldn't do much and was dissolved in the subsequent 12 months.[16]

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[five]

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.